(Penkostrad. Rabu, 21 Maret 2018). Ketua Umum Dharma Pertiwi Ibu Nanny Hadi Tjahjanto melaksanakan kunjungan ke Madivif 1 Kostrad. Kunjungan tersebut dalam rangka Bakti Sosial memperingati hari Kartini dan HUT ke-54 Dharma Pertiwi serta HUT ke-72 Persit Kartika Chandra Kirana bekerja sama dengan Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja (OASE-KK), Cilodong. Rabu (21/3/18).

Acara tersebut dihadiri oleh Ketua Umum Dharma Pertiwi, Nani Hadi Tjahjanto istri dari Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto, Ibu Menteri Pertahanan, Nora Tristyana, Ketua Umum Persit KCK, Ketua Umum Jalasenastri, Ketua PIA, Ardya Garini dan Ibu Kabinet OASE-KK, serta para anggota organisasi lainnya.

Acara ini juga diisi dengan penyuluhan kanker serviks dengan penyuluhan tanaman organik dan pembagian sembako kepada 500 masyarakat, pemeriksaan IVA test sebanyak 2000 orang, khitanan massal sebanyak 50 anak dan pengobatan massal.

Kepedulian Sosial yang dilakukan oleh Dharma Pertiwi adalah melaksanakan Bakti Sosial berupa pemeriksaan umum kesehatan, IVA Test, Sunat Massal, Penyuluhan Anti Narkoba, Anti Pornografi, Anti Kekerasan dan Penyuluhan tentang Parenting PAUD yang akan mendorong terwujudnya Kesejahteraan Keluarga yang akan melandasi Ketahanan Bangsa.

Organisasi Dharma Pertiwi merupakan pimpinan bagi organisasi istri TNI. Organisasi ini disahkan pada tanggal 6 Maret 1972, yang terdiri dari 5 organisasi istri TNI, yaitu Persit Kartika Chandra Kirana (KCK), Jalasenastri, PIA Ardya Garini, Bhayangkari, dan IKKT Pragati Wira Anggini. Terbentuknya organisasi ini di latar belakangi sejarah masing-masing organisasi pembentuknya.

Namun, saat yang menandai terbentuknya Dharma Pertiwi adalah tahun 1963. Pada tahun tersebut diadakan Operasi Pertiwi. Para istri TNI yang tergabung dalam organisasi-organisasi tersebut dikirim ke Irian Barat untuk mengatasi sengketa. Usai peristiwa itu kemudian muncul ide untuk membentuk Organisasi Dharma Pertiwi, dan pada tanggal 15 April 1964 didirikan Badan Kerja Sama Dharma Pertiwi.

403 Forbidden

Request forbidden by administrative rules.